Skip to content Skip to footer

Pajak Sewa Kendaraan dan Peralatan yang Dipotong PPh 23

Banyak perusahaan menyewa kendaraan operasional, alat berat, atau peralatan kantor. Sewa harta selain tanah dan bangunan termasuk objek PPh Pasal 23 yang wajib dipotong oleh penyewa berstatus pemotong pajak.

Tarif PPh 23

Tarif PPh 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah 2 persen dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Bila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarifnya 100 persen lebih tinggi, yaitu 4 persen.

Siapa yang Memotong

Pemotongan dilakukan oleh wajib pajak badan, BUT, penyelenggara kegiatan, atau orang pribadi tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong. Pemotong wajib memberikan bukti potong kepada pemilik kendaraan atau peralatan.

Contoh Perhitungan

PT Lancar menyewa dua mobil dari CV Rental dengan nilai Rp20 juta per bulan sebelum PPN. PPh 23 yang dipotong = 2 persen x Rp20 juta = Rp400 ribu. PT Lancar membayar CV Rental Rp20 juta ditambah PPN, dikurangi PPh 23 Rp400 ribu.

Sewa Kendaraan dengan Sopir

Bila kontrak sewa termasuk sopir dan bahan bakar, jumlah bruto yang menjadi dasar PPh 23 tetap seluruh nilai yang dibayarkan, kecuali biaya-biaya tersebut dipisahkan secara jelas sebagai penggantian dalam kontrak dan invoice. Rincian kontrak sangat menentukan perlakuan pajaknya.

Pemilik Orang Pribadi

Bila kendaraan disewa dari orang pribadi, misalnya mobil milik karyawan atau perorangan, perlakuannya tetap PPh 23 sepanjang pemilik bukan pegawai yang menerima tunjangan. Bila karyawan menerima sewa kendaraan sebagai bagian dari remunerasi, perlakuannya bisa berubah menjadi PPh 21.

PPN atas Sewa

Jasa persewaan kendaraan dan peralatan merupakan objek PPN bila pemilik adalah PKP. PPN dikenakan atas nilai sewa dan dicantumkan dalam faktur pajak. Bagi penyewa PKP, PPN ini dapat dikreditkan sepanjang terkait kegiatan usaha.

Pengecualian

  • Sewa tanah dan bangunan mengikuti PPh final Pasal 4 ayat 2 sebesar 10 persen, bukan PPh 23.
  • Sewa kapal atau pesawat oleh perusahaan pelayaran atau penerbangan memiliki ketentuan PPh 15 tersendiri.
  • Sewa kepada wajib pajak luar negeri dikenai PPh 26.

Pastikan setiap kontrak sewa mencantumkan nilai sewa, jangka waktu, dan rincian biaya. Kejelasan dokumen memudahkan pemotongan yang tepat dan menghindari selisih dengan vendor.

Konsultasi dengan GemsTax

Butuh bantuan menerapkannya pada kondisi Anda? Pelajari layanan konsultan pajak perusahaan kami, baca FAQ konsultan pajak, atau chat WhatsApp 0857-7948-4300 untuk konsultasi awal gratis.

Leave a comment

0.0/5