Bagi PKP, Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran sehingga PPN yang disetor hanya selisihnya. Namun tidak semua Pajak Masukan boleh dikreditkan. Pasal 9 ayat 8 UU PPN mengatur pengeluaran yang Pajak Masukannya harus dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan ke harga perolehan.
Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
- Perolehan barang atau jasa sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, kecuali ketentuan tertentu yang memperbolehkan pengkreditan dengan pedoman.
- Perolehan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- Pemanfaatan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- Perolehan dengan faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan identitas pembeli.
- Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan, bila tidak memenuhi ketentuan pengkreditan.
Penyerahan yang Dibebaskan
Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari PPN juga tidak dapat dikreditkan. Contohnya perusahaan yang menyerahkan barang atau jasa yang mendapat fasilitas pembebasan.
Contoh Praktis
- PPN atas pembelian sedan untuk direksi tidak dapat dikreditkan dan menjadi bagian harga perolehan kendaraan.
- PPN atas biaya renovasi rumah pribadi pemilik tidak terkait usaha sehingga tidak dapat dikreditkan, dan biayanya juga tidak dapat dibebankan.
- PPN atas faktur yang identitas pembelinya salah harus dibetulkan dulu oleh penjual sebelum dapat dikreditkan.
Batas Waktu Pengkreditan
Pajak Masukan dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan faktur, atau paling lama tiga masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur dibuat, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
Dampak bagi Perusahaan
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menambah biaya usaha. Bila terkait kegiatan usaha, PPN tersebut umumnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam PPh atau menjadi bagian harga perolehan aset, kecuali untuk pengeluaran yang memang tidak boleh dibebankan.
Tips Pengelolaan
- Cek setiap faktur pajak masukan: nama, NPWP, dan nilai harus sesuai.
- Pisahkan pembelian untuk usaha dan non-usaha sejak awal.
- Pantau batas waktu tiga bulan agar faktur tidak terlambat dikreditkan.
- Lakukan rekonsiliasi faktur masukan dengan data di sistem DJP setiap bulan.
Konsultasi dengan GemsTax
Butuh bantuan menerapkannya pada kondisi Anda? Pelajari layanan konsultan pajak perusahaan kami, baca FAQ konsultan pajak, atau chat WhatsApp 0857-7948-4300 untuk konsultasi awal gratis.
