Startup biasanya fokus pada pertumbuhan produk dan pengguna. Urusan pajak sering ditunda sampai perusahaan mendapat pendanaan atau diaudit investor. Padahal, keputusan pajak di tahap awal sangat memengaruhi valuasi dan proses due diligence.
1. Memilih Skema PPh di Awal
Startup berbentuk PT dengan omzet sampai Rp4,8 miliar dapat memilih PPh final 0,5 persen selama tiga tahun pajak. Namun bagi startup yang masih merugi, skema ini justru membuat perusahaan tetap membayar pajak meski tidak untung. Tarif umum memungkinkan kerugian dikompensasikan ke tahun berikutnya.
2. Kompensasi Kerugian Fiskal
Kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal paling lama lima tahun berturut-turut. Bagi startup yang membakar dana di awal, catatan kerugian yang terdokumentasi rapi menjadi aset pajak saat perusahaan mulai menghasilkan laba.
3. Perlakuan Dana dari Investor
- Setoran modal dalam bentuk saham bukan objek pajak bagi perusahaan.
- Pinjaman dari investor menimbulkan beban bunga yang memiliki batasan rasio utang terhadap modal dan kewajiban PPh 23 atau PPh 26 atas bunga.
- Convertible note perlu dianalisis karena dapat diperlakukan sebagai utang sebelum dikonversi.
4. Kompensasi Karyawan dan ESOP
Gaji tim dipotong PPh 21 sesuai skema TER. Opsi saham karyawan (ESOP) dapat menimbulkan penghasilan bagi karyawan pada saat tertentu, misalnya ketika opsi dieksekusi dengan harga di bawah nilai pasar. Kebijakan ESOP sebaiknya dirancang dengan memperhitungkan dampak pajaknya.
5. PPN atas Produk Digital
Startup yang menjual software, langganan aplikasi, atau jasa digital di dalam negeri wajib dikukuhkan sebagai PKP bila omzet melewati Rp4,8 miliar. Pembelian layanan digital dari luar negeri, seperti cloud dan iklan, umumnya sudah dipungut PPN oleh penyedia luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.
6. Pembayaran ke Vendor Luar Negeri
Pembayaran jasa kepada pihak luar negeri, seperti developer lepas atau konsultan, dapat terutang PPh 26 sebesar 20 persen atau tarif lebih rendah sesuai tax treaty bila dilampiri dokumen surat keterangan domisili yang sah.
Persiapan Due Diligence
- Simpan seluruh SPT, bukti potong, dan bukti setor secara terstruktur.
- Pastikan pembukuan sesuai standar akuntansi sejak awal.
- Dokumentasikan transaksi dengan pihak afiliasi dan pendiri.
- Selesaikan tunggakan atau SP2DK sebelum proses penggalangan dana.
Investor menilai risiko pajak sebagai bagian dari risiko bisnis. Startup yang tertib pajak sejak awal biasanya melewati due diligence lebih cepat dan dengan negosiasi yang lebih baik.
Konsultasi dengan GemsTax
Butuh bantuan menerapkannya pada kondisi Anda? Pelajari layanan konsultan pajak perusahaan kami, baca FAQ konsultan pajak, atau chat WhatsApp 0857-7948-4300 untuk konsultasi awal gratis.
