Skip to content Skip to footer

Pajak Yayasan dan Organisasi Nirlaba di Indonesia

Yayasan dan organisasi nirlaba sering dianggap bebas pajak. Kenyataannya, yayasan tetap merupakan wajib pajak badan yang wajib memiliki NPWP, menjalankan kewajiban potong pungut, dan melaporkan SPT. Yang berbeda adalah perlakuan atas penghasilan tertentu.

Penghasilan yang Bukan Objek Pajak

  • Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan, yang diterima badan keagamaan, pendidikan, atau sosial, sepanjang tidak ada hubungan usaha atau kepemilikan dengan pemberi.
  • Harta hibahan yang diterima badan sosial atau pendidikan dengan syarat yang sama.
  • Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, bila ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan dalam jangka waktu tertentu.
  • Sisa lebih badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar, dengan syarat penanaman kembali sesuai ketentuan.

Penghasilan yang Tetap Dikenai Pajak

Bila yayasan memiliki unit usaha, menyewakan aset, atau menerima bunga deposito, penghasilan tersebut tetap dikenai pajak sesuai jenisnya. Contohnya sewa gedung dikenai PPh final 10 persen, bunga deposito 20 persen final, dan laba usaha dikenai PPh badan.

Kewajiban sebagai Pemotong Pajak

  1. Memotong PPh 21 atas gaji pengurus, guru, atau karyawan yayasan.
  2. Memotong PPh 21 atas honorarium narasumber atau relawan yang dibayar.
  3. Memotong PPh 23 atau PPh 4 ayat 2 saat membayar jasa atau sewa kepada vendor.
  4. Memungut PPN bila yayasan dikukuhkan sebagai PKP karena kegiatan usaha.

Kewajiban Pelaporan

Yayasan wajib melaporkan SPT Masa atas pajak yang dipotong dan SPT Tahunan PPh badan, meskipun seluruh penghasilannya bukan objek pajak. Laporan keuangan dilampirkan, dan pemanfaatan sisa lebih perlu dicatat jelas.

Risiko yang Sering Terjadi

  • Dana yayasan bercampur dengan rekening pribadi pengurus.
  • Sisa lebih tidak ditanamkan kembali sesuai jangka waktu, sehingga menjadi objek pajak.
  • Honor pengurus dibayar tanpa pemotongan PPh 21.
  • Tidak melaporkan SPT karena merasa tidak ada pajak terutang.

Tata kelola pajak yang rapi juga meningkatkan kepercayaan donatur. Laporan keuangan yayasan yang transparan dan patuh pajak menjadi nilai tambah saat menggalang dana atau bermitra dengan lembaga lain.

Konsultasi dengan GemsTax

Butuh bantuan menerapkannya pada kondisi Anda? Pelajari layanan konsultan pajak perusahaan kami, baca FAQ konsultan pajak, atau chat WhatsApp 0857-7948-4300 untuk konsultasi awal gratis.

Leave a comment

0.0/5