Perusahaan sering membayar jasa orang pribadi yang bukan karyawan, seperti dokter, pengacara, konsultan, desainer lepas, atau pembicara. Pembayaran kepada mereka dipotong PPh 21 sebagai penghasilan bukan pegawai, bukan PPh 23.
Siapa yang Termasuk Bukan Pegawai
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, model, peragawan, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
- Olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, dan penceramah.
- Pengarang, peneliti, penerjemah, dan penulis lepas.
- Agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, distributor perusahaan pemasaran berjenjang, dan petugas penjaja barang dagangan.
Cara Menghitung
Untuk bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan maupun berkesinambungan, PPh 21 dihitung dengan tarif Pasal 17 dikalikan dasar pemotongan sebesar 50 persen dari jumlah penghasilan bruto. Tarif progresif dihitung secara kumulatif untuk pembayaran kepada orang yang sama dalam satu tahun kalender.
Contoh Perhitungan
Perusahaan membayar konsultan IT perorangan Rp20 juta untuk satu proyek.
- Dasar pemotongan = 50 persen x Rp20 juta = Rp10 juta.
- PPh 21 = 5 persen x Rp10 juta = Rp500 ribu.
- Konsultan menerima Rp19,5 juta dan bukti potong PPh 21.
Bila dalam tahun yang sama perusahaan kembali membayar konsultan tersebut hingga dasar pemotongan kumulatif melewati Rp60 juta, lapisan tarif berikutnya 15 persen berlaku untuk kelebihannya.
Dokter di Rumah Sakit atau Klinik
Jasa dokter yang dibayarkan melalui rumah sakit atau klinik juga dipotong PPh 21 sebagai bukan pegawai. Dasar perhitungannya adalah jumlah yang dibayarkan kepada dokter, dan perlu diperhatikan bila sebagian pembayaran merupakan bagian rumah sakit.
PPh 21 atau PPh 23
Bila penyedia jasa berbentuk badan, seperti CV, PT, atau firma konsultan, pemotongannya menggunakan PPh 23 sebesar 2 persen. Bila penyedia jasa orang pribadi, pemotongannya PPh 21. Perbedaan ini sering terlewat dan dapat menjadi temuan pemeriksaan.
Kewajiban Administrasi
- Minta NIK atau NPWP penerima.
- Buat bukti potong PPh 21 bukan pegawai setiap pembayaran.
- Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan lapor tanggal 20.
- Simpan kontrak dan invoice sebagai dokumen pendukung.
Konsultasi dengan GemsTax
Butuh bantuan menerapkannya pada kondisi Anda? Pelajari layanan jasa pembukuan dan pajak kami, baca FAQ konsultan pajak, atau chat WhatsApp 0857-7948-4300 untuk konsultasi awal gratis.