Usaha kuliner memiliki dua lapis kewajiban pajak: pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman, serta pajak pusat atas penghasilan usaha. Banyak pemilik restoran atau kafe hanya fokus pada salah satunya.
Pajak Daerah atas Makanan dan Minuman
Sejak UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak restoran berganti nama menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman. Tarifnya paling tinggi 10 persen dan ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Pajak ini dibayar konsumen dan dipungut serta disetor oleh pengusaha ke daerah.
Penjualan makanan dan minuman oleh restoran yang dikenai PBJT bukan objek PPN, sehingga restoran tidak perlu memungut PPN atas penjualan makanan tersebut.
Batas omzet daerah
Banyak daerah menetapkan batas omzet tertentu di bawahnya usaha kuliner tidak wajib memungut PBJT. Besarnya berbeda di setiap kota, jadi cek peraturan daerah dan daftarkan usaha ke Bapenda setempat.
Pajak Penghasilan
- Orang pribadi dengan omzet sampai Rp4,8 miliar dapat memakai PPh final 0,5 persen, dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak.
- Badan usaha seperti CV atau PT dapat memakai PPh final dalam jangka waktu terbatas, lalu beralih ke tarif umum.
- Usaha di atas Rp4,8 miliar memakai tarif umum dan wajib pembukuan.
Kewajiban sebagai Pemberi Kerja
Restoran biasanya memiliki banyak karyawan, termasuk pekerja harian dan paruh waktu. PPh 21 wajib dihitung sesuai status masing-masing. Service charge yang dibagikan kepada karyawan juga termasuk penghasilan mereka.
Kewajiban Lain
- PPh final 10 persen atas sewa tempat, dipotong oleh penyewa badan atau disetor sendiri oleh pemilik.
- PPh 23 atas jasa tertentu, misalnya jasa kebersihan atau pemasaran, bila restoran berbentuk badan.
- Pajak reklame untuk papan nama atau iklan tertentu sesuai aturan daerah.
Pencatatan Penjualan
Gunakan sistem kasir yang merekam setiap transaksi. Banyak daerah kini menghubungkan sistem kasir dengan alat perekam pajak daerah. Pencatatan yang akurat juga menjadi dasar menghitung PPh dan menjawab bila ada pertanyaan dari otoritas pajak.
Dengan pemisahan yang jelas antara PBJT yang dititipkan konsumen dan pendapatan usaha, pemilik kuliner dapat menghitung laba yang sebenarnya dan terhindar dari masalah dengan pajak daerah maupun pusat.
Konsultasi dengan GemsTax
Butuh bantuan menerapkannya pada kondisi Anda? Pelajari layanan jasa pembukuan dan pajak kami, baca FAQ konsultan pajak, atau chat WhatsApp 0857-7948-4300 untuk konsultasi awal gratis.
